DIALEKSIS.COM | Aceh - Pakar Hukum Mawardi Ismail menyoroti proses revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dinilai terlalu terburu-buru. Menurutnya, undang-undang yang menyangkut kepentingan publik secara luas membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih masif dalam proses perumusannya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar Hukum Aceh, Mawardi Ismail SH MHum, mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melakukan revisi dan kajian terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

Pengamat Mawardi Ismail: Parpol Jangan Hadir Ketika Pilkada dan Pemilu Saja